Bidang Aqidah

 Dilihat 167 x  -A   +A

Kumpulan Fatwa MUI (2009)

1 Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan

Daftar Isi

  1. Islam Jama'ah
  2. Masalah Jamaah, Khalifah Dan Baiat
  3. Jama'ah Ahmadiyah
  4. Pendangkalan Agama Dan Penyalahgunaan Dalil
  5. Perkawinan Campuran
  6. Faham Syiah
  7. Aliran Yang Menolak Sunah/Hadis Rasul
  8. Darul Arqom
  9. Malaikat Jibril Mendampingi Manusia
  10. Terorisme
  11. Perdukunan (Kahanah) dan Peramalan (‘Irafah)
  12. Pluralisme, Liberalisme, Sekularisme Agama
  13. Aliran Ahmadiyah
  14. Aliran Al- Qiyadah Al- Islamiyah

1. Islam Jama'ah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Islam Jama'ah :

Memperhatikan :

  1. Bahwa faham Islam Jama'ah mulai ada di Indonesia sekitar tahun 70-an. Karena ajarannya sesat dan menyesatkan serta menimbulkan keresahan di masyarakat, faham ini dilarang oleh pemerintah pada tahun 1971. Larangan pemerintah tersebut tidak diacuhkan. Mereka terus beroperasi dengan berbagai nama yang terus berubah hingga memuncak pada sekitar 1977-1978.
  2. Faham ini menganggap bahwa umat Islam yang tidak termasuk Islam Jama'ah adalah termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka, umat Islam harus mengangkat "Amirul Mukminin" yang menjadi pusat pimpinan dan harus mentaatinya, umat Islam yang masuk golongan ini harus dibai'at dan setia kepada "Amirul Mukminin" dan dijamin masuk surga, ajaran Islam yang sah dan boleh dituruti hanya ajaran Islam yang bersumber dari "Amirul Mukminin".
  3. Pengikut aliran ini harus memutuskan hubungan dari golongan lain walaupun orang tuanya sendiri, tidak sah shalat di belakang orang yang bukan Islam Jama'ah, pakaian shalat pengikut Islam Jama'ah yang tersentuh oleh orang lain yang bukan pengikutnya harus disucikan, suami harus mengusahakan agar isterinya turut masuk golongan Islam Jama'ah, dan jika tidak mau maka perkawinannya harus diputuskan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang direstui oleh “Amirul Mukminin”, dan khutbah yang sah bila dilafazkan dalam bahasa Arab.

MEMUTUSKAN

  1. Bahwa ajaran Islam Jama'ah, Darul Hadits (atau apapun nama yang dipakainya) adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan penyiarannya itu memancing-memancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan Negara.
  2. Menyerukan agar umat Islam berusaha mengindahkan saudara-saudara kita yang tersesat itu untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang murni dengan dasar niat dan keinginan menyelamatkan sesama hamba Allah yang telah memilih Islam sebagai agamanya dari kemurkaan Allah SWT.
  3. Agar umat Islam lebih meningkatkan kegiatan dakwah Islamiah melalui media pengajian atau media lainnya, terutama terhadap para remaja, pemuda, pelajar, seniman, dan lain-lain, yang sedang haus terhadap siraman agama Islam yang murni terutama kepada calon-calon pengikut Islam Jama'ah dalam tahap pertama, dengan metode atau cara-cara penyampaian yang lebih sesuai dengan umat yang dihadapi
  4. Agar segera melaporkan kepada Kejaksaan setempat dengan memberikan bukti-bukti yang cukup lengkap manakala gerakan atau kegiatan Islam Jama'ah (atau apapun nama lain yang dipakainya) sampai menimbulkan keresahan dan kegoncangan rumah tangga dan masyarakat.

 

2. Masalah Jamaah, Khalifah Dan Baiat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Masalah Jamaah, Khalifah Dan Baiat, Tertanggal 2 Agustus 1978, Memutuskan/Menetapkan :

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah mengadakan dua kali sidang terbatas, pada tanggal 12 Juli 1978 dan tanggal 2 Agustus 1978 guna membahas tentang Jama'ah, Khalifah, dan Bai'at berkesimpulan sebagai berikut :

1. Jama'ah

  1. Jama' ah menurut logat ialah : lebih dari dua orang.
  2. Menurut istilah, jama'ah berarti : Himpunan paling sedikit dua orang untuk melaksanakan shalat lima waktu. Pada shalat biasa hukumnya sunat mu' akkad. Dalam shalat Jum' at menj adi rukun Jum' at. Ada pula yang berpendapat bahwa berjamaah dalam shalat lima waktu hukumnya fardhu kifayah. Shalat berjama'ah pahalanya berlipat ganda dari shalat sendirian, berjama'ah dianjurkan oleh agama Islam.
  3. Jama'ah di dalam kemasyarakatan ialah bekerja bersama_sama untuk menegakkan amarma’ruf nahi munkar, tolong menolong dalam bidang sosial dan menghindari perpecahan.

 

2. Khalifah

  1. Khalifah menurut logat berarti : Wakil.
  2. Menurut Istilah, berarti orang yang dipilih oleh jama’ah utnuk menjadi pemimpin mereka.
  3. Khalifah menurut sejarah ialah : Kepala Pemerintahan Islam pada Zaman sahabat, yaitu dengan bai’at sebagai pernyataan setia dari penduduknya dengan jalan pilihan. Sesuadah masa sahabat, sebutan khalifah dipergunakan untuk sebutan kepala Pemerintahan tetapi tidak melalui pilihan (kerajaan). Sebutan Khalifah menurut sejarah telah berakhir dengan berakhirnya Khalifah Usmaniyah dari Turki. Sebuatan Khalifah menurut sejarah ada kalanya dipergunakan kata Imam, Setelah berakhir Khalifah Usmaniyah tersebut sebutan Khalifah dipergunakan oleh kelompok-kelompok Tariqat untuk sebutan ketuanya, seperti tariqat Naqsyabandiyah, Satarijah, Tijaniyah dan lain-lain.Demikian pula sebutan Imam dipergunakan oleh golongan madzab-madzab Fiqih seperti Imam hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i, Imam Hambali dan lain-lain.Juga dalam kegiatan sosial (kemasyarakatan) seperti pemuka-pemuka Islam yang memperbaiki pendidikan Islam seperti Muh. Abduh, Ustadz/Al Imam menjadi sebutannya. Bagi Syeikhul Azhar, Mesir memakai sebutan Al Imam Al Akbar. Bagi tiap-tiap mesjid menyelenggarakan shalat Juma’at juga memakai sebutan Imam Jami’i, Sedang pada shalat lima waktu disebut Imam Rawatib.  

3. Bai’at

  1. Bai’at menurut logat ialah jabatan tangan sebagai manifestasi Persetujuan.
  2. Menurut istilah, berarti pengakuan setia dri pengikut kepada pemimpin yang diikutinya. Sebagaimana bai'at itu berlaku dalam kemasyarakatan seperti diterangkan di atas, juga dipergunakan di dalam lingkungan tariqat. Begitu pula dibeberapa golongan pada zaman Belanda seperti Serikat Islam mempergunakan kata bai'at.

4. Tentang Jama’ah Muslimin Hizbullah

  1. Jama’ah Muslimin Hizbullah adalah suatu kelompok yang mempunyai faham tersendiri tersendiri dalam umat Islam, statusnya sebagai Ormas Islam
  2. Di kalangan umat Islam ada keyakinan-keyakinan dan pemahamannya agak menyimpang tentang Al-Qur'an dan hadits. Biasanya kalau ajarannya menyimpang hanya mempunyai pengikut terbatas dan tidak, berkembang. Diperlukan usaha-usaha da'wah terhadap kekeliruan pemahaman kalau terhadap yang berlainan dengan pemahaman umum, tentang Al-Qur'an dan Hadis.

 

3. Jama'ah Ahmadiyah

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H/ 26 Mei – 1 Juni 1980 M di Jakarta memfatwakan tentang jama'ah Ahmadiyah sebagai berikut

  1. Sesuai dengan data dan fakta yang diketemukan dalam 9 (sembilan) buah buku tentang Ahmadiyah, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jama'ah di luar Islam, sesat dan menyesatkan.
  2. Dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah hendaknya Majelis Ulama Indonesia selalu berhubungan dengan Pernerintah.

Kemudian Rapat Kerja Nasional bulan 1- 4 Jumadil Akhir 1404 H/4 – 7 Maret 1984 M, merekomendasikan tentang jama'ah Ahmadiyah tersebut sebagai berikut

1. Bahwa Jemaat Ahmadiyah di wilayah Negara Republik Indonesia berstatus sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA/23/13 tanggal 13-3-1953 (Tambahan Berita Negara: tangga131-3-1953 No. 26), bagi umat Islam menimbulkan

  1. keresahan karena isi ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam  
  2. perpecahan, khususnya dalam hal ubudivah (shalat), bidang munakahat dan lain-lain.  
  3. bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara.

Maka dengan alasan-alasan tersebut dimohon kepada pihak yang berwenang untuk meninjau kembali Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI JA/22/ 13, tanggal 31-3-1953 (Tambahan Berita Negara No. 26, tanggal 31-3- 1953).

2. Menyerukan

  1. Agar Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, para ulama, dan da'i di seluruh Indonesia, menjelaskan kepada masyarakat tentang sesatnya Jema'at Ahmadiyah Qadiyah yang berada di luar Islam.  
  2. Bagi mereka yang telah terlanjur mengikuti Jema'at Ahmadiyah Qadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang benar.  
  3. Kepala seluruh umat Islam supaya mempertinggi kewaspadaannya, sehingga tidak akan terpengaruh dengan faham yang sesat itu.

 

4. Pendangkalan Agama Dan Penyalahgunaan Dalil

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11 – 17 Rajab 1400 H. bertepatan dengan tanggal 26 Mei – 1 Juni 1980, Memutuskan/Menetapkan :

Setiap usaha pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil-dalil adalah merusak kemurnian dan kemantapan hidup beragama. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia bertekad menanganinya secara serius dan terus menerus.

 

5. Perkawinan Campuran

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan tanggal 26 Mei-1 Juni 1980, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya
  2. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

                             

 

6. Faham Syiah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Faham Syiah, Tertanggal 7 Maret 1984, Memutuskan/Menetapkan :

Faham Syi'ah sebagai salah satu faham yang terdapat dalam dunia Islam mempunyai perbedaan-perbedaan pokok dengan mazhab Sunni (Ahlus Sunnah Wal Jamm'ah) yang dianut oleh Umat Islam Indonesia.

Perbedaan itu di antaranya :

  1. Syi'ah menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh Ahlu Bait, sedangkan Ahlu Sunnah wal Jama'ah tidak membeda-bedakan asalkan hadits itu memenuhi syarat ilmu mustalah hadis.
  2. Syi’ah memandang "Imam" itu ma 'sum (orang suci), sedangkan Ahlus Sunnah wal Jama'ah memandangnya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan (kesalahan).
  3. Syi'ah tidak mengakui Ijma' tanpa adanya "Imam", sedangkan Ahlus Sunnah wal Jama' ah mengakui Ijma' tanpa mensyaratkan ikut sertanya "Imam".
  4. Syi’ah memandang bahwa menegakkan kepemimpinan/pemerintahan (imamah) adalah termasuk rukun agama, sedangkan Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama'ah) memandang dari segi kemaslahatan umum dengan tujuan keimamahan adalah untuk menjamin dan melindungi da'wah dan kepentingan umat.
  5. Syi'ah pada umumnya tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar as-Siddiq, Umar Ibnul Khatab, dan Usman bin Affan, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengakui keempat Khulafa' Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali bin Abi Thalib).

Mengingat perbedaan-perbedaan pokok antara Syi'ah dan Ahlus Sunnah wal Jama’ah seperti tersebut di atas, terutama mengenai perbedaan tentang "Imamah" (pemerintahan)", Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam Indonesia yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jama'ah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya faham yang didasarkan atas ajaran Syi’ah.

7. Aliran Yang Menolak Sunah/Hadis Rasul

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Aliran Yang Menolak Sunah/Hadis Rasul, Tertanggal 27 Juni 1983, Memutuskan/Menetapkan :

  1. Aliran yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum syari'at Islam, adalah sesat menyesatkan dan berada di luar agama Islam.
  2. Kepada rnereka yang secara sadar atau tidak, telah mengikuti aliran tersebut agar segera bertaubat.
  3. Menyerukan kepada umat Islam untuk tidak terpengaruh dengan aliran yang sesat itu.
  4. Mengharapkan kepada para Ulama untuk memberikan bimbingan dan petunjuk bagi mereka yang ingin bertaubat.
  5. Meminta dengan sangat kepada pemerintah agar mengambil tindakan tegas berupa larangan terhadap aliran yang tidak mempercayai Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai sumber Syari'at Islam.

 

8. Darul Arqom

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Darul Arqom, Tertanggal 13 Agustus 1994, Memutuskan/Menetapkan :

  1. Mendukung sepenuhnya Keputusan Majelis Ulama Indonesia, Daerah Istimewa Aceh, Majelis Ulama Indonesia Tingkat I Sumatera Barat, Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Riau, dan Keputusan Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta memperkuat kesepakatan Silaturahmi Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 1, Tanggal 16 Juli 1994 di Pekanbaru, yang pada intinya menyatakan bahwa Ajaran Darul Arqam adalah ajaran yang menyimpang dari Aqidah Islamiyah.
  2. Mendukung sepenuhnya Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep. 016 J.A/Ol/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang larangan beredarnya buku Aurad Muhammadiyah pegangan Darul Arqam, oleh Ustaz Azhari Muhammad, penerbit Penerangan Al-Arqam – Malaysia dan Instruksi Jaksa Agung No : INS-006/J.A/08/1994 tanggal 9 Agustus 1994, tentang tindakan pengamanan terhadap larangan beredarnya buku berjudul "Presiden Soeharto Ikut Jadwal Allah", pengarang Abuya Syech Imam Azhari Muhammad, Penyusun Ustazah Chadijah Aam, penerbit: Penerbitan al-Arqam Indonesia (PAI), Jalan Margonda Raya No. 50 Depok 16424 dan/atau barang cetakan sejenis yang diterbitkan di tempat.
  3. Mengusulkan kepada Jaksa Agung RI untuk mengeluarkan larangan terhadap Darul Arqam dan penyebarannya demi terpeliharanya kemurnian ajaran Islam dan keutuhan bangsa.
  4. Menyerukan kepada umat Islam agar tidak terpengaruh oleh ajaran Darul Arqam tersebut.
  5. Kepada umat Islam yang sudah terlanjur mengikuti ajaran tersebut agar segera kembali kepada ajaran Islam yang benar, ajaran yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW
  6. Menyerukan kepada para ulama, muballigh-muballighat, da'i, dan ustaz untuk meningkatkan dakwah Islamiyah, amar makruf nahi munkar.

 

 

9. Malaikat Jibril Mendampingi Manusia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Malaikat Jibril Mendampingi Manusia, Tertanggal 22 Desember 1997, Memutuskan/Menetapkan :

Doa Keyakinan atau akidah tentang malaikat, termasuk malaikat Jibril, baik mengenai sifat dan tugasnya harus didasarkan pada keterangan atau penjelasan dari wahyu (Al-Qur’an dan Hadis).

Tidak ada satupun ayat maupun hadis yang menyatakan bahwa malaikat Jibril masih diberi tugas oleh Allah untuk menurunkan ajaran kepada umat manusia, baik ajaran baru atau ajaran yang bersifat penjelasan terhadap ajaran agama yang telah ada. Hal ini karena ajaran Allah telah sempurna. Pengakuan seseorang bahwa dirinya didampingi dan mendapat ajaran keagamaan dari malaiakt Jibril bertentangan dengan Al-Qur’an. Oleh karena itu, pengakuan itu dipandang sesat dan meyesatkan.

Menghimbau kepada :

  1. Ibu Lia Aminudin (dan jama’ahnya), dan orang lain yang memiliki keyakinan serupa, yakni keyakinan bahwa dirinya mendapat ajaran agama dari malaikat Jibril, agar kembali dan mendalami ajaran Islam, terutama dalam bidang akidah, dengan memahami dan mempelajari al-Qur’an dan hadis kepada ulama, dan menurut kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dan diakui kebenarannya oleh para ulama sebagai pedoman dalam mempelajari Al-Qur’an dan hadis.
  2. Masyarakat umat Islam agar berhati-hati dan tidak mengikuti akidah yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis.
  3. Majelis Ulama Indonesia bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Ibu Lia Aminudin dan jama’ahnya, serta orang lain yang memiliki keyakinan serupa.
  4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakanpembetulan sebagaimana mestinya.

10. Terorisme

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Terorisme, Nomor 3 Tahun 2004 Tertanggal 24 Januari 2004, Memutuskan/Menetapkan :

Pertama : Ketentuan Umum :

Pengertian Terorisme & Perbedaannya dengan Jihad

  1. Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorgani-sasi dengan baik (well organized), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang tidak membeda-bedakan sasaran (indiskrimatif).
  2. Jihad mengandung dua pengertian :

    1. Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuk-nya. Jihad dalam pengertian ini juga disebut al-qital atau al-harb.
    2. Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan mening-gikan agama Allah (li i’laai kalimatillah).
  3. Perbedaan antara Terorisme dengan Jihad

    1. Terorisme:

      1. Sifatnya merusak (ifsad) dan anarkhis / chaos (faudha).
      2. Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain.
      3. Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.
    2. Jihad:

      1. Sifatnya melakukan perbaikan (ishlah) sekalipun dengan cara peperangan.
      2. Tujuannya menegakkan agama Allah dan / atau membela hak-hak pihak yang terzhalimi.
      3. Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syari’at dengan sasaran musuh yang sudah jelas.

Kedua : Hukum Melakukan Teror dan Jihad

  1. Hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh per-orangan,kelompok, maupun negara.
  2. Hukum melakukan jihad adalah wajib.

Ketiga : Bom Bunuh Diri dan ‘Amaliyah al-Istisyhad

  1. Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri sementara pelaku ‘amaliyah al-istisyhad mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis atas dirinya dan atas ketentuan Allah sedangkan pelaku ‘amaliyah al-Istisyhad adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
  2. Bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusasaan (al-ya’su) dan mencelakakan diri sendiri (ihlak an-nafs), baik dilakukan di daerah damai (dar al-shulh/dar al-salam /dar al-da’wah) maupun di daerah perang (dar al-harb).
  3. ‘Amaliyah al-Istisyhad (tindakan mencari kesyahidan) dibolehkan karena merupakan bagian dari jihad bin-nafsi yang dilakukan di daerah perang (dar al-harb) atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut (irhab) dan kerugian yang lebih besar di pihak musuh Islam, termasuk melaku-kan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuh-nya diri sendiri. ‘Amaliyah al-Istisyhad berbeda dengan bunuh diri.

 

11. Perdukunan (Kahanah) dan Peramalan (‘Irafah)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Perdukunan (Kahanah) dan Peramalan (‘Irafah), Nomor 2/MUNAS VII/MUI/6/2005 Tertanggal 28 Juli 2005, Memutuskan/Menetapkan:

  1. Segala bentuk praktek perdukunan (kahanah) dan peramalan (‘iraafah) hukumnya Haram.
  2. Mempublikasikan praktek perdukunan (kahanah) dan peramalan (‘iraafah) dalam bentuk apapun hukumnya Haram.
  3. Memanfaatkan, menggunakan dan/atau mempercayai segala praktek perdukunan (kahanah) dan peramalan (‘iraafah) hukumnya haram.

 

12. Pluralisme, Liberalisme, Sekularisme Agama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Pluralisme, Liberalisme, Sekularisme Agama, Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tertanggal 28 Juli 2005, Memutuskan/Menetapkan :

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

  1. Pluralisme agama adalah suatu paham yang meng-ajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.
  2. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.
  3. Liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama (Al-Qur’an & Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yangg bebas; dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.
  4. Sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hu-bungan pribadi dengan Tuhan,  sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.

 

Kedua :    Ketentuan Hukum

  1. Pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
  2. Umat Islam haram mengikuti paham pluralism, sekularisme dan liberalisme agama.
  3. Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain.
  4. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.

13. Aliran Ahmadiyah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Aliran Ahmadiyah, Nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tertanggal 28 Juli 2005, Memutuskan/Menetapkan :

  1. Menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan,serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).
  2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-ruju’ ila al-haqq), yang sejalan dengan al-Qur’an dan al-Hadis.
  3. Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

14. Aliran Al- Qiyadah Al- Islamiyah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Aliran Al- Qiyadah Al- Islamiyah, Nomor 04 Tahun 2007 Tertanggal 28 Juli 2005, Memutuskan/Menetapkan :

Pertama :

Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah yang mengajarkan ajaran, antara lain:

  1. Adanya syahadat baru, yang berbunyi: “Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna masih al- Mau’ud Rasul Allah”,
  2. Adanya nabi/rasul baru sesudah Nabi Muhammad SAW,
  3. Belum mewajibkan shalat, puasa dan haji,

Adalah bertentangan dengan ajaran Islam. 

Kedua :

Ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah tersebut adalah sesat dan menyesatkan serta berada di luar Islam, dan orang yang mengikuti ajaran tersebut adalah murtad (keluar dari Islam);

Ketiga :

Bagi mereka yang telanjur mengikuti ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah supaya bertobat dan segera kembali kepada ajaran Islam (al-ruju’ ila al-haq), Ajaran aliran al-Qiyadah al-Islamiyah telah terbukti menodai dan mencemari agama Islam karena mengajarkan ajaran yang menyimpang dengan mengatasnamakan Islam.

Keempat :

Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham dan ajaran al- Qiyadah al- Islamiyah, menutup semua tempat kegiatan serta menindak tegas pimpinan aliran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Leave a Reply